Rabu, 28 Agustus 2019

Pengawas SMK Warjan SPd SH MM tanggapi isu pungli sekolah

GOMBONG (beritagombongofficial) - Persoalan pungutan liar (pungli) di lembaga pendidikan kembali mencuat, sejumlah wali murid pun mengaku resah dengan kejadian ini,salah seorang wali murid di Wilayah Kecamatan Gombong.

TH (42) mengaku keberatan dengan adanya pugutan dari pihak Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri di wilayah tersebut. Pasalnya banyak sekali pungutan. Sehingga bila ditotal bisa mencapai Rp 5 juta, padahal dengan adanya Bantuan Operasional Sekolah (BOS) seharusnya tidak lagi ada pungutan. "Total Pembayaran bisa mencapai Rp 5 juta, Mas," tuturnya, Selasa (27/8/2019).

Sejumlah pungutan tersebut meliputi SPP Rp 225 ribu, uang kenang-kenangan dipatok Rp 400 ribu, kegiatan kemah Rp 100 ribu, perpisahan Rp 150 ribu, LKS 4 Buku Rp 125 ribu, bayar TUC Rp 100 ribu. Selain itu terdapat pula sumbangan lainnya.
Isu pungutan sekolah yang selalu muncul setiap tahun, ditanggapi serius oleh Pengawas SMK Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah Warjan SPd SH MM.
Pihaknya menegaskan satuan pendidikan dasar yang diselenggarakan oleh Pemerintah atau pemerintah daerah dilarang memungut biaya satuan pendidikan. Ini mendasari pada Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 44 tahun 2012 tentang Pungutan dan Sumbangan Biaya Pendidikan pada Satuan Pendidikan Dasar.,"Mengacu pada pemahaman tersebut maka satuan pendidikan dasar (SD/MI dan SMP/MTs) negeri dilarang untuk melakukan pungutan dalam bentuk apapun. Namun begitu, satuan pendidikan dasar dapat menerima sumbangan," tegasnya.
Mendasari Permen, jelas Warjan, pungutan adalah penerimaan biaya pendidikan. Baik berupa uang dan atau barang/jasa pada satuan pendidikan dasar yang berasal dari peserta didik atau orangtua wali secara langsung yang bersifat wajib, mengikat, serta jumlah dan jangka waktu pemungutannya ditentukan oleh satuan pendidikan dasar.
Sedangkan sumbangan adalah penerimaan biaya pendidikan baik berupa uang dan atau barang jasa yang diberikan oleh peserta didik, orangtua wali, perseorangan atau lembaga lainnya kepada satuan pendidikan dasar yang bersifat sukarela, tidak memaksa, tidak mengikat, dan tidak ditentukan oleh satuan pendidikan dasar baik jumlah maupun jangka waktu pemberiannya.
"Yang perlu digarisbawahi jika satuan pendidikan ingin meminta sumbangan hendaknya bersifat sukarela. Yakni tidak ada unsur paksaan, tidak mengikat, tidak ditentukan ditentukan oleh satuan pendidikan dasar baik jumlah maupun jangka waktu pemberiannya," katanya.(rjl)

0 komentar:

Posting Komentar