Kamis, 05 September 2019

Wacana Kenaikan Iuran BPJS Kesehatan, Masyarakat Diminta Tenang


Kebumen (beritagombongofficial) - Wacana kenaikan iuran program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) BPJS Kesehatan diminta disikapi tenang oleh masyarakat. Masyarakat diharapkan tidak gaduh terkait rencana kenaikan tersebut lantaran hingga kini belum ada keputusan resminya.

Kepala BPJS Kesehatan Cabang Kebumen Wahyu Giyono mengungkapkan, iuran JKN BPJS Kesehatan sampai saat ini belum ada perubahan. Dimana untuk kelas I Rp 81 ribu, kelas II Rp 51 ribu dan kelas III Rp 25.500. Ihawal wacana kenaikan, pihaknya tidak memiliki kewenangan terkait penyesuaian tarif iuran tersebut.

"Penyesuaian iuran BPJS bukan kewenangan kantor cabang, dimana kami bertugas hanya memastikan pelayanan tetap berjalan, menyiapkan fasilitas kesehatan dengan baik dan menegakkan kepatuhan," katanya, Selasa (3/9/2019).

Wahyu menjelaskan, BPJS Cabang Kebumen membawahi 3 kabupaten yaitu Kebumen, Purworejo dan Wonosobo. Dimana kepesertaan sampai sejauh ini sekitar 80,89 persen dan Kabupaten Kebumen sendiri mencapai 85,70 persen. Kendati demikian, kepesertaan Kebumen masih didominasi oleh Penerima Bantuan Iuran (PBI) APBN.

"Kebumen sendiri, 52,42 persen atau 724.000 merupakan PBI APBN, 195.000 pekerja dan 133.000 PBPU. Artiny masih banyak yang tergolong kepeserta warga miskin," imbuhnya.

Terkait banyaknya PBI, Wahyu mengaku telah melakukan koordinasi dengan Pemkab Kebumen maupun Kejaksaan untuk validasi data. Dimana masyarakat yang seharusnya tergolong dalam non PBI diharapkan segera pindah kepesertaan dari PBI. Pihaknya pun akan melakukan pencocokan data dengan Disdukcapil terkait hal tersebut.

"Kami targetkan untuk tahun ini dapat menyelesaikan kepesertaan non PBI yang masih masuk PBI," ucapnya.

Menurut Wahyu, masyarakat pun tidak perlu terbawa arus informasi yang belum tentu kebenarannya. Wahyu menegaskan, nantinya pemerintah pasti akan memberikan solusi terbaik untuk mengatasi permasalahan JKN tersebut. Dimana selain program tetap harus berjalan juga masyarakat tidak keberatan melakukan iuran. (*)

1 komentar: