Selasa, 01 Oktober 2019

Fraksi PDIP Kebumen beri catatan kinerja eksekutif


KEBUMEN (beritagombongofficial.com) - Meski banyak catatan pendapat dan kata terakhir dari berbagai Fraksi. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kebumen menyetujui Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2019 untuk segera di sahkan.

Sebelum penandatanganan dilakukan, setiap fraksi diberi kesempatan untuk menyampaikan pendapat dan kata akhir fraksi. Namun demikian, setiap Fraksi dalam pendapat akhirnya juga memberikan beberapa masukan dan catatan kepada Pemkab Kebumen.

Seperti Fraksi PDI Perjuangan, Juru Bicara PDI Perjuangan, Fitria Handini menyampaikan, mengenai pos pendapatan pada rancangan APBD Perubahan tahun 2019. Fraksi PDI Perjuangan menyayangkan kinerja eksekutif dalam hal ini Pemkab Kebumen yang belum dapat mengoptimalkan potensi pos pendapatan yang seharusnya dapat diraih oleh Pemkab Kebumen. “Berkenaan dengan potensi riil pos PAD, kami dari Fraksi PDI Perjuangan meminta kepada Bupati untuk turun langsung cross ceck ke lapangan. Jangan asal Bapak senang!,” ujar dia.

Berkaitan dengan hal itu, Fraksi PDI Perjuangan memberi masukan dan solusi agar Pemkab Kebumen untuk lebih intens berkomunikasi kepada Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi maupun lintas di beberapa Komisi DPR RI untuk dapat membantu pos pendapatan di sektor bantuan. Serta meningkatkan alokasi anggaran tugas pembantu dari sektor lembaga Kementerian atau lembaga non Kementerian sesuai tata regulasi yang berlaku.

Lanjut Fitria, dari Fraksi PDI Perjuangan menolak adanya sistem penganggaran yang sifatnya bagi rata dengan menganut asas asalkan semua mendapat anggaran. Serta meminta eksekutif dan Tim TAPD serius dalam bersama dengan DPRD membahas anggaran.

Selain itu, menurut Fraksi PDI Perjuangan menyimpulkan belanja di tahun 2019 masih kurang terencana dengan baik dan efektif. Baik mengenai belanja modal, belanja pegawai, belanja hibah juga belanja barang dan jasa. “Pemda masih sering menggunakan pola belanjanya tanpa memperhatikan prioritas output yang hendak dicapai dalam pembangunannya dan masih jauh dari cita-cita untuk mensejahterakan masyarakat,” ujar Fitria.

Sementara, Bupati Kebumen Yazid Mahfudz mengatakan, sependapat dengan apa yang telah dilalui pembahasan bersama legislatif. Sehingga Raperda tentang Perubahan APBD tahun 2019 dapat disetujui bersama. “Kami sependapat dan menyetujui Raperda Perubahan APBD 2019,” kata.(*)

0 komentar:

Posting Komentar